Efektivitas Peran Mukim dalam penyelesaian sengketa adat antar masyarakat kampung menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen (studi kasus di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)

Eksistensi lembaga Mukim dalam sistem pemerintahan daerah di Aceh memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa adat yang terjadi di masyarakat, Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen menjadi salah satu rujukan mengenai Wewenang lembaga Mukim di Aceh Tengah. Namun, Wewenang yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah tersebut cenderung belum efektif, khususnya di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut tawar Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana Wewenang Mukim Laut Tawar dalam penyelesaian sengketa adat menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen, dan mendeskripsikan sejauh mana efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat di kemukimen Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dianalisa dengan cara analisis-yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Mukim di Kemukimen Laut tawar Kecamatan Lut Tawar berperan dalam bidang penyelesaian sengketa adat di Kemukimen baik masalah sengketa seperti perselisihan antar masyarakat, maupun permasalahan sengketa seperti masalah tapal batas wilayah kampung dan lainnya. Efektivitas Peran Mukim di Kemukimen Laut tawar Kecamatan Lut Tawar dalam perspektif Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011. sementara dalam penyelesaian sengketa adat belum berperan dengan baik, Wewenang Mukim menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan sengketa adalah memimpin, mediasi, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Mukim menengahi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa hak dalam memutuskan suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa adat. Menurut teori efektivitas Mukim kurang efektif karena faktor hukum itu sendiri, faktor saran dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Dan Mukim dalam penyelesaian sengketa adat sesuai dengan Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen, akan tetapi minimnya fasilitas dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat.