Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah Dusturiyah

Kehadiran MPU Aceh sebagai lembaga keistimewaan Aceh diharapkan dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 agar muatan dan substansi Qanun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh tidak menyebutkan secara terang peran dan wewenang MPU dalam pembentukan Qanun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 dan bagaimana tinjauan siyāsah dusturiyah terhadap peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran MPU Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai ahli dan pendamping bagi DPRA dan Gubernur Aceh dengan memberikan masukan, pertimbangan, saran, usul dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tersebut agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tinjauan siyāsah Dusturiyah terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 bahwa peran MPU Aceh memiliki kesamaan dengan tugas lembaga ahlul ḥalli wal aqdi. Sementara perbedaan MPU Aceh dengan konsep siyasah dusturiyah adalah MPU Aceh tidak diberikan kewenangan yang cukup signifikan dalam bidang legislasi karena MPU Aceh tidak membentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2015 secara penuh karena hanya memberikan masukan, pertimbangan, saran, usul dan pemikiran terhadap rancangan dan materi muatan Qanun Nomor 8 Tahun 2015