Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan memerlukan lahan yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun pada kenyataanya lahan yang digunakan untuk pembangunan PLTA masih terdapat konflik antara PT.PLN dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pemetaan tanah, pengukuran tanah yang dilakukan pada tahun 1998 pada saat pembebasan lahan yang akan dimanfaatkan dalam pembangunan PLTA Peusangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisa dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa, peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA sebagai regulator yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, peran pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas berupa pembentukan tim yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpokimda) Aceh Tengah. Peran pemerinah sebagai dinamisator yang memberikan bimbingan terkait pembebasan lahan dan upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah melalui proses mediasi dan negosiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA dan rendahnya upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA.