Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh

Dalam tiga tahun terakhir, P2TP2A Kota Banda Aceh menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh tertinggi dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota di Propinsi Aceh. Jumlah kasus tersebut mengindikasikan bahwa Kota Banda Aceh adalah wilayah yang tidak ramah anak, atau pula merupakan suatu pertanda keberhasilan dalam menyingkap tabir kasus kekerasan seksual pada anak yang selama ini tidak terungkap. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan; 1) bagaimana upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?, 2) apa saja bentuk pelayanan yang disediakan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?, dan 3) apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini ditentukan dengan menggunakan sampling purposive, akhirnya ditentukanlah lima orang, dengan rincian; Ketua P2TP2A, Manager Kasus Anak, anggota Tim Lapangan, Advokat dan Psikolog. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dengan cara; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak antara lain; membangun sistem koordinasi dengan berbagai lembaga, mensinergikan upaya pencegahan, memberdayakan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan sosialisasi. 2) Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu layanan psikologis, informasi dan batuan hukum. 3) Kendala umum yang dihadapi yaitu berasal dari diri si korban, dari kelurga, masyarakat, aparatur pemerintahan dan didukung dari pihak ekstenal, yaitu regulasi hukum yang terlalu kaku dan cenderung melemahkan posisi korban. Diharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampong, akademisi, dan lembaga masyarakat agar dapat mengkaji ulang prosedur hukum yang harus ditempuh korban dalam upaya penyelesaian kasus.