Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan

Simbol keacehan merupakan sebuah identitas yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam seluk beluk kehidupan masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang. Pasca perdamaian, simbol keacehan menjadi salah satu kewenangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang lahir dari Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang disepakati di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Berdasarkan landasan tersebut, lahirlah Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, yang sampai saat ini belum bisa diimplementasikan karena bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan Qanun tersebut, Qanun tentang himne Aceh hadir juga sebagai bagian dari simbol keacehan. Namun, dalam proses pengesahan sampai implementasinya mendapat kendala, sehingga pelaksanaanya tidak maksimal. Dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana proses implementasi simbol keacehan pasca MoU Helsinki, kedua, apa saja kendala dalam proses implementasi simbol keacehan tersebut. Penulis mencoba melihat permasalahan ini melalui kacamata teori implementasi yang digagas oleh beberapa pakar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat tiga indikator yang menyebabkan implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh tersendat, yaitu (1) ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, (2) tumpang tindih aturan hukum, dan (3) tarik ulur kepentingan. Kedua, kendala dari implementasi himne Aceh ini terletak pada pihak pemerintahan yang tidak mengintruksikan kepada seluruh elemen instansi pemerintahan dan seluruh rakyat Aceh, untuk menyanyikan himne tersebut.