Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan Milk Al-Daulah

Aceh Singkil memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya yang terdapat dilaut seperti penyu. Penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena kelangkaannya. Menghadapi situasi masih adanya beberapa masyarakat yang memperdagangkan telur penyu di Aceh Singkil, perlu adanya peran pemerintah dalam mengatasi pemberantasan transaksi perdagangan telur, yaitu dengan cara melestarikan dan melindungi satwa yang dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2). Disisi lain masih ada ditemukan beberapa kasus transaksi perdagangan telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Singkil. Masalah utama yang menjadi fokus kajian skripsi ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi transaksi perdagangan telur penyu, dengan menggunakan teori milk al-daulah. Tujuan kajian ini untuk mengetahui tindakan pemerintah Aceh Singkil dalam memberantas kejahatan transaksi perdagangan telur penyu. Data penelitian ini adalah data lapangan, diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah Aceh Singkil memiliki beberapa kegiatan dalam meminimalisir transaksi perdagangan telur penyu, seperti: melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan kepolisian, melakukan pemantauan, menempatkan petugas penjaga di Pulau Bengkaru, memberi bantuan dan pekerjaan kepada masyarakat, dan membuat tempat penangkaran penyu. Walaupun perlindungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil sejalan dengan konsep milk al-daulah, namun dalam hal prakteknya belum maksimal karena ada beberapa faktor penghambatnya yaitu kurangnya biaya, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat.