Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Nuzulia ZA, 170105031 (2021) Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)] Text (Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan))
Nuzulia ZA, 170105031, FSH, HTN, 085261907282.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 5 huruf c Undang-undang nomor 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perundang-undangan harus mengacu kepada jenis, hierarki dan materi muatan. Materi muatan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ini memuat pasal sanksi, materi muatan Peraturan Walikota Banda Aceh ini yang kemudian menjadi titik fokus dari peneliti. Penelitian ini mengkaji apakah Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui di dalam Peraturan Walikota terdapat materi muatansanksi yangtidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 15 yang menjelaskan bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi dan/ atau; c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeripasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,peraturan Walikota dapat diakui keberaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Nuzulia ZA
Date Deposited: 08 Sep 2022 02:48
Last Modified: 08 Sep 2022 02:48
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22985

Actions (login required)

View Item
View Item