Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bna)

Korupsi di Indonesia tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak keuangan Negara, potensi ekonomi Negara dan meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, tatanan hukum keamanan nasional. Salah satunya adalah Dana Desa yang tengah banyak memunculkan kasus korupsi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem mengadili dimana putusan ada ditangan hakim menurut keyakinannya. Namun, menjadi sebuah masalah dimana para masyarakat tidak lagi mempercayai putusan pengadilan terkait putusan atau hukuman yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap ringan dibanding dengan perbuatannnya yang telah merugikan Negara dan juga banyak masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji dua hal dalam putusan tersebut, yang pertama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi dan ataupun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Desa dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna dan yang kedua kesesuaian putusan hakim dengan Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan unsur-unsur dakwaan, namun putusan yang dijatuhkan adalah hukuman minimum khusus sehingga penulis anggap tidak setimpal dan tidak akan mampu memberikan efek jera serta dan sanksi denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan besarnya dana Desa yang di korupsi.