Kebijakan Pemerintah Pada Dana APBD Terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. (UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Kesehatan), kondisi fasilitas kesehatan yang berada di Kota Banda Aceh dinilai sangat diperhatikan. Aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dari dana APBD terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, analasis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan dengan menggunakan metode pengumpulan data field research dan library research. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota Banda Aceh di bidang kesehatan berfokus pada beberapa tujuan, sasaran dan strategi tertentu dan faktor-faktor yang berpengaruh dari dana APBD terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di kota Banda Aceh adalah kebijakan keuangan, penerimaan negara serta pengeluaran negara dan hutang, kebijakan pemerintah pada dana APBD terhadap pelayanan kesehatan masyarakat telah berupaya dengan baik untuk menjalankannya sesuai dengan prinsip maqasid syariah.