Implementasi Asas Pemberdayaan Masyarakat dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 (Suatu Penelitian Pada Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja)

Pasal 2 huruf g Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa asas pemerintahan gampong harus memperhatikan dan berpedoman pada asas pemberdayaan masyarakat. Implementasi asas pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan gampong diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan meminimalisirkan kemiskinan. Meski demikian pada kenyataannya pada Gampong Reudeup sejauh ini belum ada peranan yang maksimal dari aparatur gampong untuk menerapkan asas tersebut dikarenakan masih didapati banyaknya pemuda yang menjadi pengangguran dan tidak adanya bimbingan bagi penunjangan usaha nelayan atau petani. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan Gampong Reudeup serta apa hambatan dan upaya dalam penerapan asas pemberdayaan masyarakat di Gampong Reudeup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui data primer dengan melakukan wawancara sementara data sekunder melalui buku-buku yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan asas pemberdayaan masyarakat di Gampong Reudeup menekankan pada 3 bidang yaitu program pembangunan gampong seperti pembangunan infrastruktur jalan, program simpan pinjam BUMG yakni memberikan modal bagi masyarakat kurang mampu, dan program gadai tanah sawah. Program pemberdayaan masyarakat dengan metode ini sedikit tidak efektif, dikarenakan masyarakat lebih memerlukan pelatihan. Hambatan dan upaya dalam penerapan asas pemberdayaan masyarakat di Gampong Reudeup. Pertama hambatan yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah gampong dengan masyarakat dan terbatasnya teknologi yang dimiliki di bidang pengolahan hasil laut atau produksi padi. Kedua upaya dalam mengatasi hambatan adalah pemerintah Gampong Reudeup akan menerima segala saran dan masukan masyarakat, membina perangkat gampong dan berusaha bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan teknologi pertanian yang berkualitas.