Penyelesaian Pidana Sabung Ayam Dengan Hukum Adat Gampong Lamteh Dalam Perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah.

Perbuatan pidana perjudian cenderung tidak terselesaikan secara tuntas di Kota Banda Aceh. Permainan judi dari yang terkecil seperti lotre, sabung ayam dan sejenisnya hingga yang terbesar seperti game online dan lain-lain . Salah satunya perjudian jenis sabung ayam yang terjadi di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng pada tahun 2019. Masyarakat dan aparatur gampong Lamteh berupaya melakukan pencegahan dengan penegakan hukum jinayat dan adat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji secara substantif terhadap fenomena judi sabung ayam dengan penyelesaian hukum adat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian adat gampong Lamteh terhadap tindak pidana maisir sabung ayam dan mengapa kasus maisir di Lamteh diselesaikan secara hukum adat serta bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap pelaku maisir sabung ayam menurut perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan proses penyelesaian permasalahan judi sabung ayam yang di lakukan oleh pihak aparatur gampong Lamteh yang di lakukan secara adat dengan melalui proses musyawarah. Penyelesaian kasus maisir sabung ayam di lakukan secara hukum adat karena reusam atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun di desa Lamteh untuk menanggulangi suatu permasalahan yang berpedoman pada qanun jinayat Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Menurut perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah penyelesaian hukum adat terhadap perbuatan maisir ini secara legal formal telah bertentangan dengan pasal 18 serta telah mengenyampingkan kualifikasi terhadap perbuatan perjudian dan sanksinya yang terdapat di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.