Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam

Kewenang dan kewajiban pemerintah Aceh termasuk pemerintah kabupaten kota adalah menjaga ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat. Sebagai upaya konsistensi tersebut maka pemerintah telah memberi wewenang untuk pembentukan Satpol PP/WH khususnya di Aceh. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah harus menguatkan strategi, sebagaimana konsep al-ḥisbah, agar pengemis dan peminta sedekah yang sudah kedapatan dan sudah diamankan tidak mengulangi hal tersebut. Dinas Pendidikan Dayah sebagai lembaga yang berkaitan dengan dayah juga melakukan pengendalian untuk mengurangi pengemis dan peminta sedekah dari dayah dengan memberikan bantuan dana hibah kepada dayah-dayah yang ada di Kota Banda Aceh dengan syarat wajib memberikan proposal kepada Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Kajian ini menggunakan penelitian riset kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Satpol PP/WH kota Banda Aceh melakukan pengendalian terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah dengan merazia setiap pengemis dan peminta sedekah yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat. Namun hal ini belum menjadikan pengemis untuk berhenti beroperasi. Dinas pendidikan dayah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan kualitas santri dari dayah, pemberian ekonomi yakni bantuan dan seterusnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah belum efektif sebagaimana perspektif hukum Islam yaitu konsep al-ḥisbah