Public Disobedience Dan Covid-19 (Studi Kasus : Aceh Besar)

Pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi penyebaran dan meminimalisir resiko akibat Covid-19. Kebijakan akan berjalan maksimal apabila didukung oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan Kabupaten Aceh Besar, dimana kebijakan penanganan Covid-19 tidak efektif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini ingin menelusuri beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, yaitu: 1) mencari tahu public disobedience masyarakat Aceh Besar dalam merespon kebijakan tersebut; 2) mendalami faktor yang membentuk public disobedience di masyarakat Aceh Besar dalam hal merespon kebijakan tersebut; dan 3) menjelaskan pengaruh public disobedience terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi sebagai teknik penggalian data. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal: 1) public disobedience terlihat dari masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak bahkan keleluasaan akses atas ruang public dan kerumunan; 2) public disobedience dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kondisi ekonomi, pendidikan, akses media, adat istiadat dan agama, dan konsistensi kebijakan pemerintah; serta 3) dampak dari public disobedience tersebut adalah tingkat penularan dan kematian yang tinggi serta tingkat vaksin yang rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa sangat besar pengaruh public disobedience terhadap implementasi kebijakan pemerintah.