Peran Imuem Meunasah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)

Kehidupan sosial tentunya hal-hal kecilpun akan menjadi sebuah masalah apabila bertentangan dengan kehidupan kita, baik antar masyarakat, kebutuhan dan bahkan ekonomi. Setiap masalah harus diselesaikan sebelum menjadi sebuah konflik. Konflik horizontal di gampong Teungoh Musa memperebutkan kekuasaan, yaitu mantan Keuchik sebelumnya beserta jajarannya tidak tunduk terhadap Keuchik yang sedang memimpin. Artian kekuasaan tersebut juga berupa perebutan untuk menjadi kepala desa setempat dan menjadi bagian dari pemerintahan gampong Teungoh Musa. Dampak konflik di gampong Teungoh Musa berupa terjadinya pengelompokan antar masyarakat. Yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana peran Imuem Meunasah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di gampong teungoh Musa dan bagaimana tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat terhadap peran Imuem Meunasah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sumber data atau subjek datanya adalah manusia, maka digunakan jenis penelitian studi kasus (study case) dengan jenis penelitian Field Reseacrh (data lapangan) dan Library Research (data perpustakaan). Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik yang terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi. Adapun cara yang dilakukan oleh Imuem Meunasah dalam penyelsaian konflik gampong Teungoh Musa adalah mediasi dengan menjadi mediator diantara pihak-pihak yang berkonflik. Peran Imuem Meunasah dalam penyelesaian konflik sudah sesuai berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun
2008 tentang Lembaga Adat pada Pasal 23 yang berisi tugas pokok seorang Imuem Meunasah. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan gampong yang sejahtera dan harmonis.