Efektivitas Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD Menurut Fiqh Siyasah Maliyah

Aceh sebagai daerah istimewa melalui qanun nomor 11 tahun 2010 tentang pelayanan retribusi di kota subulussalam, terkait dengan keresahan masyarakat yang enggan untuk membayar retribusi pasar di kota subulussalam. Penelitian ini bertujuan untuk agar qanun dikota subulussalam menjadi efektif serta berjalan sesuai aturan yang telah di buat dan adanya peningkatan serta penataan yang lebih baik untuk tempat atau kios, los serta lapak para pedagang yang nantinya akan di tempati untuk masyarakat berdagang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap APBD Subulussalam, Bagaimana efektivitas pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 pelayanan pasar terhadap APBD menurut fiqh siyasah maliyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 bahwa belum efektif di jalankan di kota subulussalam karna bunyi qanun sangat memberatkan masyarakat, dan adapun APBD yang sudah ada tidak terlihat perkembangan. Adapun efektivitas yang ada di kota subulussalam tidak mencapai atau pencapaiaannya dalam melakukan pelaksanaan serta pelayanan yang kurang baik sehingga banyak masyarakat menolak untuk mematuhi bunyi qanun ini di akibatkan kurangnya sosialisasi yang pemerintah lakukan, berdasarkan kesimpulan yang penelitian dapat diuraikan yaitu qanun kota subulussalam hampir belum sempurna dijalankan sebab masi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparatur yang menetapkan isi qanun serta perangkat yang mengeluarkan bunyi qanun tersebut, agar himbauan ini terlaksana dengan baik dan kesejahtraan perekonomian masyarakat kota subulussalam lebih baik aparatur negara menyelenggarakan sosialisasi dengan efektik menjelaskan pentingnya retribusi yang di keluarkan.