Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS)

Nasrullah, 170106066 (2022) Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS). Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Jarimah Zina] Text (Jarimah Zina)
Nasrullah, 170106066, FSH, IH, 082299652400.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Penangguhan Penahanan Perkara Jarimah Zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan di tingkat pertama menurut Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan di tingkat pertama di dalam putusan surat perintah penangguhan penahanan Nomor: SP.GUH/03/1/2021/PPNS. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Syarat-syarat yang di tetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangguhkan penahanan mengacu pada penjelasan Pasal 33 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat, penahanan dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau, tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan. Prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang dimintakan sendiri oleh pemohon yang dalam hal ini adalah tersangka/terdakwa, keluarga, maupun oleh penasehat hukumnya. Pertimbangan penangguhan penahan adanya kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik dan adanya penjamin yang sanggup menjamin tersangka atau terdakwa apabila penangguhan penahanan terhadap dirinya dikabulkan oleh instansi yang melakukan penahanan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama)
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Nasrullah Nasrul
Date Deposited: 28 Sep 2022 02:07
Last Modified: 28 Sep 2022 02:07
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23396

Actions (login required)

View Item
View Item