Penerapan Terhadap UMP Dan Jam Kerja Menurut Undang- Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bagi Pekerja Usaha Waralaba di Kota Banda Aceh Pekerja Di Usaha Waralaba

Penelitian ini membahas terkait Penerapan UMP Dan Jam Kerja Sesuai Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pekerja Di Usaha Waralaba. Mengenai upah dan jam kerja pada dasarnya adalah hal krusial yang harus diperhatikan. Demikian pekerja dan pengusaha memiliki urgensi langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, para pekerja dan serikat kerja selalu mengharapkan upah yang lebih untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Di Indonesia sendiri persoalan ketenagakerjaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Pemerintah juga memiliki peran serta kepentingan untuk menetapkan kebijakan pengupahan, untuk dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggung jawaban dari pihak pemberi kerja terhadap pekerja yang dipekerjakan melebihi jam kerja dan upah yang diberikan tidak sesuai aturan dan bagaimana tindakan dan sanksi dari pemerintah terhadap para pemberi kerja yang tidak patuh pada aturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu peneliti menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa peran pemerintah belum efektif terhadap perusahaan maupun pengusaha yang tidak taat aturan terkait hak-hak pekerja atau buruh yang sudah diatur di dalam undang-undang cipta kerja maupun turunanya. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa upah dan jam kerja merupakan bagian dari hak bagi pekerja yang sudah memiliki kekuatan hukum yang telah diatur dan ditetapkan di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.