Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa pidana Ringan Dengan Hukum Adat Keujruen Blang (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)

Hewan ternak saat ini sering menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah persawahan dan perkebunan , hal ini terjadi karena hewan ternak yang merusak tanaman padi dan kebun. Dalam permasalahan ini pemerintah gampong diharapkan berperan penuh dalam mengawasi hewan ternak agar di kelola dengan baik sehingga tidak merusak tanaman masyarakat. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah bentuk sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kedua, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Ketiga, bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan hukum adat Keujruen Blang ialah Dari kedua kasus yang terjadi di musyawarahkan untuk penyelesaiannnya, pada kasus pertama hewan ternak yang masuk kedalam lahan pertanian adalah kerbau dan berjumlah 5 (lima) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian tersebut sebesar Rp. 2.500.000 dan pada kasus dua hewan ternak yang masuk kedalam lahan perkebunan adalah kambing dan berjumlah 3 (tiga) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan perkebunan tersebut sebesar Rp. 1.000.000. dan menurut tinjauan hukum pidana Islam sengketa pidana ringan hukum adat Keujrueng Blang sudah sesuai dengan kaidah Islam ishlah atau perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak dengan diadili oleh hakim yang dipilih dari masyarakat dan dianggap dapat dipercaya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari sengketa tersebut.