Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Suatu Penelitian Pada Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian akan dikenakan biaya pemeliharaan barang gadai yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat marhun selama jangka waktu yang ditentukan pada akad rahn. Ulama Fiqh sepakat bahwa segala biaya dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab rahin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada
pegadaian syari‟ah Banda Aceh dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syari‟ah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi karena sumber datanya berasal dari Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian praktik penetapan biaya pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian syari‟ah Banda Aceh ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan. Dalam pembiayaan tersebut nasabah harus memberikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ditinjau menurut Fiqh Muamalah pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh belum memenuhi syarat dimana terjadinya penambahan hutang yang harus dibayar oleh nasabah pada saat membayarnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwa biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, pada Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah yang dihitung per 10 hari penyimpanan.