Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Akmal Firdaus, 131109040 (2018) Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian terhadap Kewenangan DPR-RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). ["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined] thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Full text not available from this repository.

Abstract

Ahlul Halli Wal Aqdi berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Ulama Fiqh menyebut Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI menurut konsep Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah terhadap Ahlul Halli Wal Aqdi. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI ditinjau menurut konsep Ibnu Taimiyah tentang Ahlul Halli Wal Aqdi. Untuk mengetahui kesesuian kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan kedudukan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam tinjauan Hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode kuantitatif dengan menggunkan data kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis normatif. Ahlul Halli Wal Aqdi menurut Al-Mawardi orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka. Sedangkan kewenangannya menurut Al-Mawardi adalah melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Selanjutnya, menurut Ibnu Taimiyyah Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer, yaitu keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Sedangkan kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi menurut Ibnu Taimiyyah adalah orang-orang yang bertugas memilih imam dengan menggantikan hak pilih yang dimiliki rakyat dan sebagai lembaga permusyawaratan.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined])
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik
Depositing User: Users 1717 not found.
Date Deposited: 29 Jan 2018 05:10
Last Modified: 29 Jan 2018 05:10
URI: http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2351

Actions (login required)

View Item
View Item