Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str)

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam Putusan Nomor 52/ Pdt.P/2020/Ms.Str tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah pada anak di bawah umur yang mana pada kasus ini pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ini sebenarnya telah menikahkan anakanya dikampung halamannya 6 (enam) bulan sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dan dalam kasus ini Hakim Mahkamah Syar’iyah menolak untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada anak pemohon. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan analisis maslahah mursalah, mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menolak memberikan izin dispensasi nikah dan apakah perimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan pengeruhnya terhadap ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan fiqih atau kaidah fiqhiyyah yang digunakan dalam memutuskan perkara ini adalah “kerusakan tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan” dan juga termasuk kedalam maslahah dharuriyyah. Majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk memberikan izin dispensasi nikah dalam putusan nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str adalaha karena pemohon ternyata sudah menikahkan anaknya 6 bulan sebelum mengajukan dispensasi nikah dan tetap menikahkan anaknya meski memiliki larangan menurut Undang-Undang. Pertimaban hukum hakim juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga kerena anak yang menikah di bawah belum bisa dikatakan layak untuk menikah dan juga dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor ekonomi.