Pengenyampingan Hak Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Persidangan Melalui Telekonferensi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh

Penelitian ini mengkaji tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menggelar persidangan melalui telekonferensi untuk seluruh jenis tindak pidana pada masa covid-19. Dalam persidangan ini tentu saja mekanismenya sangat berbeda dengan persidangan seperti biasa. Pada proses persidangan melalui telekonferensi ini terdakwa kehilangan hak-hak yang seharusnya direalisasikan dalam persidangan berlangsung. Padahal dengan sangat jelas KUHAP sudah mengamanahkan kepada aparat penegak hukum untuk memperjuangkan hak terdakwa dengan semaksimal mungkin tanpa terkecuali. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme persidangan melalui telekonferensi ini digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan apakah perlindungan hukum bagi terdakwa pada proses persidangan melalui telekonferensi ini sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persidangan melalui telekonferensi atau lebih dikenal dengan sebutan sidang online ini dibantu dengan alat elektronik lainnya seperti laptop, webcam, layar proyektor, dll. Pada prosesnya juga mempunyai kekurangan. Kemudian terkait tentang hak terdakwa dalam proses sidang online ini tidak dapat diterapkan sebagaimana KUHAP telah mengamanahkan, karena ada beberapa hak hukum terdakwa yang tidak bisa terdakwa gunakan di tingkat pemeriksaan. Terdakwa merupakan seseorang yang mempunyai dan memiliki hak asasi manusia di dalam ruang lingkup Pengadilan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa sidang online ini memiliki kelemahan yang sangat merugikan untuk kelangsungan nasib bagi terdakwa serta aparat penegak hukum sulit untuk menggali kebenaran materiil sebuah perkara pidana.