Hukum Tas’ir Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Pendapat Mazhab Maliki)

Zahratul Amal, 170102006 (2022) Hukum Tas’ir Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Pendapat Mazhab Maliki). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Hukum Tas’ir Dalam Tinjauan Fikih Muamalah(Studi Pendapat Mazhab Maliki)] Text (Hukum Tas’ir Dalam Tinjauan Fikih Muamalah(Studi Pendapat Mazhab Maliki))
Zahratul Amal, 170102006, FSH, HES, 082197691215.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB)

Abstract

Perspektif fikih tentang hukum tas’ir atau penetapan harga tampak masih tidakpadu. Para ulama mazhab tidak sepakat terkait boleh tidaknya pemerintah dalam mengintervensi pasar di ketika terjadi kelangkaan dan menetapkan harga barang. Dalam penelitian ini secara khusus membahas pandangan mazhab Maliki. Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana kondisi yang membolehkan pemerintah menetapkan kebijakan tas’īr menurut ulama mazhab Maliki, dan bagaimanakah relevansi pendapat ulama mazhab Maliki dilihat dalam konteks kebijakan tas’īr di Indonesia? Skripsi ini ditulis dengan pendekatan konseptual kepustakaan atau library research dengan studi hukum normatif atau doctrinal. Data penelitian ini dianalisis dengan deskriptif-analisis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi yang membolehkan pemerintah menetapkan kebijakan tas’īr menurut ulama mazhab Maliki adalah adanya penimbunan dan monopoli barang atau al-ihtikar. Dasar hukum yang digunakan adalah kebijakan Umar bin Khattab yang menetapkan harga barang di pasar sesuai riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta’. Dasar berikutnya adalah kaidah fikih dan kemaslahatan umum atau mashlahah al-‘am. Relevansi pendapat mazhab Maliki dilihat di dalam konteks kebijakan tas’īr di Indonesia mengacu kepada adanya kewenangan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memberikan ruang kepada pemerintah untuk dapat menjamin pasokan dan menjamin stabilitas harga bertujuan dapat dijangkau oleh konsumen di tingkat bawah. Dengan demikian disimpulkan bahwa pandangan mazhab Maliki relevan dengan konteks hukum di Indonesia. Disarankan supaya pemerintah Indonesia memaksimalkan kebijakan tentang jaminan pasokan dan stabilitas harga sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Tentang Perdagangan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.29 Aspek Muamalat Lainnya
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Zahratul Amal Zahra
Date Deposited: 14 Oct 2022 02:12
Last Modified: 14 Oct 2022 02:12
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23692

Actions (login required)

View Item
View Item