Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)

Dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan “Aturan Gampong” (Reusam) yang berbeda dengan Qanun Aceh tentang hukum jinayat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yang pertama mengenai bagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara jinayat menyelesaikan tindak pidana perzinahan dan kedua mengenai Apa legalitas Aturan Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pengumpulan data primer, sekunder, dengan pendekatan wawancara dan Teknik pengumpulan data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini bahwa penyelesaian tindak perzinahan telah diatur oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang acara jinayat, aturan gampong pante pirak dipandang tidak legal dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan. Aturan gampong tersebut hanya bisa menyelesai permasalahan/sengketa ringan yang terjadi di gampong tersebut. Namun dalam penyelesaian permasalahan yang lebih besar seperti tindak perzinahan maka aturan gampong tidak bisa mengesampingkan Qanun Aceh tentang hukum jinayat.