Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waqaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Bireun).

Sengketa antara YPI dan Kemenag Bireuen berawal dari tanah waqaf YPI masuk dalam inventaris menjadi Barang Milik Negara (BMN) oleh Kemenag Bireuen, Namun diduga sarat manipulasi dan terjadi mal administrasi. Ombudsman Perwakilan Aceh menerima laporan maladministrasi sengketa antara YPI dan Kemenag Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman Aceh dalam penyelesaian sengketa tanah waqaf YPI Bireuen sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2008, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ombudsman Aceh dalam penyelesaian sengketa tersebut. Data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, dengan pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam menyelesaikan sengketa antara YPI Bireuen dengan Kemenag Bireuen sudah sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2008, yaitu Ombudsman RI Perwakilan Aceh memeriksa Laporan YPI Bireuen hingga memutuskan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang melanjutkan pemeriksaan atas Laporan YPI Bireuen. Kendala yang dihadapi Ombudsman Aceh dalam penyelesaian sengketa antara YPI dengan Kemenag Bireuen diantaranya Kepala Kemenag Bireuen dan kepala Tata Usaha Kemenag Bireuen tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah dan bangunan waqaf milik pelapor. Selanjutnya Kakanwil Kemenag Aceh tidak konsisten dalam hal menindaklanjuti komitmen untuk mempertemukan pelapor dengan terlapor, serta pihak terkait dalam hal ini KPKNL Lhokseumawe. Kakanwil Kemenag Aceh juga tidak konsisten dalam menindaklanjuti saran Ombudsman RI Perwakilan Aceh.