Peer Review Buku Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafiʻi

Sumber hukum Islam yang disepakati setelah al-Qur’an adalah hadis. Sebagai rujukan dan dasar utama, sudah barang tentu hadis harus dipastikan otentisitasnya. Hadis yang merupakan segala hal yang dikaitkan dengan Nabi saw baik berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan (taqrir) berfungsi sebagai penjelas al-Qur’an, karena banyak redaksi al-Qur’an yang bersifat umum dan global dijelaskan dan dirinci oleh Nabi saw. Tidak dapat dipungkiri, bahwa eksistensi hadis sepeninggal Nabi Muhammad saw berada pada suatu kondisi yang mulai tidak seimbang dibanding dengan eksistensi al-Qur’an. Pada perkembangannya, dalam ranah kajian hadis ulama menemukan beberapa petunjuk hadis Nabi saw yang tampak saling bertentangan (ikhtilaf) antara satu dengan yang lainnya, sehingga menyulitkan dalam menjadikannya sebagai hujjah atau dalil hukum. Akhirnya ulama merumuskan ide penyelesaian hadis-hadis yang tampak saling ta’arud, mulai dari al-jam’u wa al-taufiq, al-tarjih, kemudian al-naskh dan terakhir al-waqf, sehingga ada jalan keluar yang membuahkan keyakinan bahwa tidak ada pertentangan antara petunjuk hadis Nabi saw yang satu dengan yang lain. Banyak kasus-kasus yang lain yang kerap terjadinya perbedaan di kalangan para ulama fikih dalam memahami suatu masalah terlebih lagi bila hadis-hadis tersebut bersifat hadis-hadis mukhtalif. Oleh karenanya penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut akan kontribusi pemikiran Imam Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum. Penulisan ini menerangkan tiga pokoh bahasan di dalamnya, yaitu bagaimana sikap Imam Syafi’i terhadap hadis-hadis mukhtalif, bagaimana penetapan hukum berdasarkan hadis-hadis mukhtalif menurut Imam Syafi’I dan bagaimana implikasi pemikiran Imam Syafi’i terhadap hukum fiqh.