Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Untuk menjadi Seorang Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia haruslah memenuhi syarat tertentu, syarat tersebut termaktub pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana telah di atur mengenai persyaratan bagi kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dalam Islam pun untuk menjadi seorang pemimpin orang tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Mawardi dan beberapa fuqaha lainnya. Sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia tentu dalam permasalah syarat calon kepala negara harus ada kajian yang membahas mengenai kesesuain atara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang diatur dalam hukum Islam. Sehingga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum, dan selanjutnya bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap syarat pemimpin menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Pemilihan Umum. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya secara umum dari analisis peneliti mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam Pasal 169, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah mengandung kaidah-kaidah hukum Islam, yang dicetuskan oleh Imam Al-Mawardi, dan beberap fuqaha lainya. Namun Islam dalam hal ini memberikan syarat yang lebih kongkrit mngenai syarat menjadi seorang pemimpin. Hal ini menjadi begitu penting karena terjadinya keselarasan antara peraturan yang bersifat positif dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh nash. Maka dapat disimpulkan secara umum syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam hukum positif di Indonesia secara umum relevan dengan hukum Islam yang mengatur tentang syarat kepala negara atau pemimpin.