Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Studi Kasus Pemberhentian PNS di Kabupaten Aceh Barat)

Kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu pemerintahan tergantung dari kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai inti penggeraknya. Pembahasan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Keterlambatan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Aceh Barat. Sebagaimana yang kita ketahui kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional, dalam perjalanannya, realita yang terjadi tidak selalunya seperti yang diharapkan, oknum Pegawai Negeri Sipil yang telah disumpah untuk mengabdi kepada Negara justru melakukan kesalahan salah satunya pelanggaran kedisiplinan dengan tidak hadir kekantor yang menyebabkan pemberhentian kepada yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa Terjadinya keterlambatan pemberhentian oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut dikarenakan adanya kendala teknis dari pihak internal dinas terkait sehingga pelimpahan wewenang dan tindak lanjut pemberhentian menjadi terkendala yang mengakibatkan pada terlambatnya proses pemberhentian dalam rentang waktu 2 tahun sejak berkas tersebut diterima. Tinjauan PP 53 Tahun 2010 terkait pemberhentian oknum PNS tersebut yaitu Berdasarkan penjelasan pada PP No. 53 tahun 2010 pada pasal 8, 9, dan 10 bahwa pemberhentian pegawai dilakukan saat semua upaya (hukuman dan sanksi) sudah dilakukan akan tetapi tidak ada timbal balik untuk berhenti melakukan pelanggaran (dalam hal ini pelanggaran disiplin pegawai), sehingga harus diberhentikan karena dianggap sudah tidak layak menjadi PNS. Hasil Analisa Penulis menunjukkan bahwa terjadinya kurang kontrol dari atasan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) kepada staf sehingga terjadinya keterlambatan proses pemberhentian kepada oknum yang melakukan pelanggaran.