Pemanfaatan Tanah Milik Negara Untuk Kepentingan PKL Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 (Studi Kasus PKL di Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)

Pemanfaatan tanah milik negara tanpa izin oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih terlihat di Gampong Barabung terutama untuk usaha berjualan. Padahal pemerintah Aceh Besar sudah mengeluarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 yang memberikan ketentuan dalam memanfaatkan tanah milik negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemanfaatan tanah milik negara oleh PKL di Gampong Berabung, tinjauan pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan PKL menurut Qanun Nomor 5 tahun 2010 dan bentuk sanksi pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan PKL di Gampong Berabung menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan tanah milik negara oleh PKL di Gampong Berabung dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Tanah milik negara dimanfaatkan untuk kegiatan berjualan makanan ringan, perbengkelan, ponsel serta jenis usaha lainnya. Ditinjau menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2010 pemanfaatan tanah milik negara untuk kepentingan PKL tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi bagi PKL yang memanfaakan tanah milik negara berupa pembekuan tanah dan pencabutan status penggunaan tanah tersebut belum efektif, karena tidak pihak PKL tidak pernah diberikan sanksi sehingga aktivitas PKL masih tetap berjalan hingga saat ini.