Restitusi Terhadap Korban Jarīmah Pemerkosaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm)

Restitusi bagi korban jarīmah pemerkosaan diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Pasal 51 yang menegaskan bahwa dalam hal adanya permintaan korban, setiap orang yang dijatuhkan ‘uqūbat pemerkosaan akan dikenakan ‘uqūbat restitusi. Pada kenyataannya, tidak semua perkara pemerkosaaan diputuskan ‘uqūbat restitusi oleh majelis hakim karena korban pemerkosaan tidak mengajukan permintaan restitusi. Hal itu disebabkan oleh minimnya pemahaman terkait proses pengajuan restitusi atas kerugian yang dialami korban. Penelitian ini berfokus pada pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan dan melihat tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk dan kedudukan restitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian restitusi dalam Qanun Jinayat belum dijelaskan secara rinci sehingga para korban pemerkosaan masih banyak yang tidak bisa meminta restitusi karena kurangnya penjelasan dan majelis hakim pun tidak dapat menjatuhkan ‘uqūbat restitusi jika tidak ada pengajuan permintaan restitusi dari korban. Dalam hukum pidana Islam kedudukan restitusi sama dengan diyat. Mekanisme dalam pemberian restitusi dalam Islam tidak memerlukan pengajuan permintaan restitusi, namun hakim langsung memutuskan bahwa wajib bagi pelaku membayar diyat kepada korban pemerkosaan atas perbuatannya. Saran dalam penelitian ini pemberian restitusi yang bergantung pada finansial pelaku, seharusnya pemerintah menyediakan suatu lembaga sebagai wadah untuk pemberian restitusi kepada korban pemerkosaan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi serta dibuatkan regulasi terkait kadar minimum ‘uqūbat restitusi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban pemerkosaan agar restitusi yang diberikan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban.