Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Pemekaran Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat)

Tinjauan hukum positif dan Fiqh Siyasah tentang pemekaran daerah dan dampaknya terhadap pemerataan bangunan (studi kasus kabupaten aceh barat) sebagai bentuk persiapan dalam memenuhi atau menunjang proses pemekaran suatu daerah yang di dasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 32 ayat (1) huruf a yang menjelaskan pembentukan daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa pemekaran daerah, persoalan yang hendak dikaji berupa bagaimana bentuk persiapan Kabupaten Aceh Barat dalam memekarkan Kota Madiya Meulaboh menjadi Kabupaten Baru, mengapa pemekaran Kota Madiya Meulaboh belum dilaksanakan sampai saat ini dan apa dampaknya terhadap pemerataan pembangunan,dan apakah Kota Madiya Meulaboh memenuhi syarat untuk dimekarkan menurut hukum positif dan fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian campuran antara yuridis empirisdan penelitian kepustakaan, hasil kesimpulan pada tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah pada Kabupaten Aceh Barat bentuk persiapan yang telah dilakukan ialah sudah memenuhi semua persyaratan namun masih ada dampak penghambatan penundaan pemekaran yaitu dari faktor politik, ekonomi, social budaya, factor lainnya dan belum ada persetujuan atau tanda tangan dari Bupati Kabupaten Aceh Barat yang membuat pemekaran ditunda. Dalam fiqh siyasah setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan harus berpegang pada kemaslahatan umat.