Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

Penjatuhan pidana bagi petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan menurut KUHP Pasal 351-558 yang berisikan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat bahwa petugas pemasyarakatan yang terlibat penganiayaan dipindah tugaskan ke UPT lain dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Sumut dan warga binaan korban penganiayaan dipindahkan ke lapas lain. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya penganiayaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lapas Narkotika kelas IIA Langkat, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan interview. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyebab terjadinya penganiayaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kelebihan kapasitas, faktor pengamanan dan pengawasan petugas pemasyarakatan yang lemah, faktor sarana dan prasarana, faktor pelanggaran tata tertib oleh warga binaan beserta faktor permasalahan pribadi. Upaya penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan dilakukan dengan cara mediasi non litigasi tanpa melibatkan mediator bersertifikat. Mekanisme penyelesaian penganiayaan dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan memberi hukuman pokok berupa qiṣāṣ atau diyat tergantung niat dan perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana penganiayaan.