Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/Ptun-Bna Gugatan Terhadap Bupati Aceh Barat Daya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam aturan menyatakan bahwa PNS yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pemberhentian, namun dalam hal ini tidak diberhentikan.Dimana sengeketa antara Darwis, S.Pd. melawan Bupati Aceh Barat Daya terhadap objek sengketa keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Darwis B., S.Pd. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana isi putusan PTUN perkara Nomor : 33 / G / 2019 / PTUN.BNA dan bagaimana tinjauan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 PTUN terhadap perkara nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data Library Research. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memintaBupati Aceh Barat daya untuk mengeluarkan atau membatalkan surat keputusan. Namun dalam perkara ini Darwis selaku penggugat melakukan Tindak pidana saat menjabat sebagai Keuchik desa Baharu yang tidak ada hubungan nya dengan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim dan Undang- Undang ASN Darwis tidak seharusnya untuk dipecat sebagai ASN, dan kemudian Bupati Aceh Barat Daya selaku tergugat harus segara mengembalikan hak- hak Darwis selaku penggugat sebagaimana mestinya.