Peran Dishub Dalam Penertiban Perparkiran Di Kota Blangkejeren Ditinjau Menurut Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir Dan Siyasah Syar’iyah

Kondisi sistem transportasi kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, namun disatu sisi adanya perubahan yang semakin mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan bertransportasi seperti kemacatan lalu lintas, masalah angkutan umum terutama pada masalah perparkiran dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek perparkiran di Kota Blangkejeren yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues, tinjauan qanun no 9 tahun 2008 dan siyasah syari’ah terhadap parkir di Kota Blangkejeren. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan quisioner untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini peran Dinas Perhubungan dalam penertiban perparkiran di Kota Blangkejeren adalah peranan intern fungsionsl (internal). Melaksanakan tugas dan fungsi perannya dalam kenyamanan untuk melaksanakan parkir terutama pada UPTD parkir belum melaksanakan peranya sebagaimana mestinya dan peran dinas perhubungan kabupaten Gayo Lues sesuai dengan prinsip dalam fikih siyasah. Yakni prinsip al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar. Yang mempunyai tugas untuk menjaga kemaslahatan umat yaitu untuk mengurangi kmacatan, kecelakaandan sebagai upayauntuk ketertiban jalan. Namun peran Dinas perhubungan Kabupaten Gayo Lues menurut qanun no 9 tahun 2008 yaitu belum berjalan secara efektif dikarenakan peran yang dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Gayo Lues belum sesuai dengan pasal 4 ayat (3) yaitu memberikan pelayanan, menggunakan tanda bukti atau karcis. Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues masih mengalami masalah dalam penertiban peparkiran dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung salah satunya seperti tidak ada alat dan aturan untuk menindak lanjuti para pelanggar sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai PAD.