Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

Pelayanan publik didefinisikan sebagai penyedia pelayanan (melayani) kebutuhan seseorang atau warga yang memerlukan pelayanannya tersebut. Pelayanan publik yang disajikan instansi pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparatur negara selaku abdi masyaakat. Pada penelitiannya ini kualitas pelayanan yang baik untuk masyarakat ialah pelayanan yang dapat memberi pelayananya dengan semaksimal mungkin dan tidak bebelit-belit sehingga darinya pemerintah membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik. Fungsi pelayanan menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat dalam memberikan pelayanannya, karena permasalahan kinerja pegawai dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Akan tetapi hal lain di lapangan menunjukan jika masih banyaknya pelayanan pegawai yang belum maksimal terhadap masyarakat salah satunya dikarenakan kekurangan fasilitas yang tersedia di kantor, maka berefek kurang baik untuk kinerjanya instansi pemerintahaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pidie Jaya. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini ialah bagaimanakah kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, lalu Bagaimana tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan pelayanan publik ditinjau menurut pandangan Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif, teknik mengumpulkan data yang dipakai yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari hasil penelitiannya bisa disimpulkan jika pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pidie Jaya sudah memberikan pelayanan publik dengan maksimal tetapi terdapat beberapa halnya yang harus ditingkatkan, hal ini ditandai dengan ketetapan waktu pemrosesan/pembuatan KTP atau dokumen layanan yang sesuai dengan waktu yang ada di SOP (Standar Oprasional Pelayanan), serta seluruh pembuatan KTP maupun dokumen lainnya tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan tinjauan fiqh Siyasah dusturiyah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan dengan maksimal saat pelaksanaannya pelayanan publik seperti yang tertaut pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tetapi dalam pelaksanaan masih belum maksimal dan masih ada beberapa kekurangannya.