Pertanggungjawaban Pidana Restitusi oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban serta pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Permasalahan pada skripsi ini yaitu Bagaimana Putusan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. (Studi Putusan No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna), dan Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh pelaku kepada korban pemerkosaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim belum mewujudkan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan karena putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana dan tidak mengakomodir kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan tersebut sehingga tampak adanya pengabaian terhadap hak-hak serta nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. justru dalam hal ini sungguh tidak berlaku imbang terhadap rasa keadilan yang diterima korban. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana persetubuhan dalam perkara putusan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa. terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak mendapat hukuman yang maksimal.