Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penelitian ini membahas tentang peran dinas perhubungan kota Banda Aceh dalam mengatasi parkir ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penelitian ini dilakukan di dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap beberapa titik lokasi parkir di kota Banda Aceh, karena melihat banyaknya permasalahan parkir ilegal di kota Banda Aceh yang mengakibatkan terganggunya aktivitas jalan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan parkir ilegal di Banda Aceh dan Bagaimana Tinjauan Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap peran dinas perhubungan dalam mengatasi parkir ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan Dinas Perhubungan kota Banda Aceh dalam mengatasi parkir ilegal adalah sebagai pengawas dan pengendalian parkir dengan cara penyedian lahan parkir, penyedian petugas parkir dan pengawasan terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraannya diluar lokasi parkir, dengan cara melakukan patroli dan razia, sehingga apabila ditemukan pengendara yang melanggar aturan akan ditindaklanjuti. Ditinjau dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menyediakan tempat dan lahan parkir di tepi jalan umum dengan ditandai dengan rambu- rambu boleh parkir dan melakukan penindakan seperti penderekan, penempelan stiker, dan pengempesan ban kendaraan jika ada yang meletakkan kendaraan di luar lokasi parkir. Dinas perhubungan kota Banda Aceh juga berharap adanya aturan tambahan untuk mendukung dan menyempurnakan aturan yang sudah ada, seperti jika ada penindakan dinas perhubungan dapat melakukan tugasnya secara mandiri karena yang terjadi sekarang ini dinas perhubungan baru bisa melakukan penindakan jika bersama dengan aparat kepolisian.