Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pembatasan Pengajian (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah)

Negara telah menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk serta beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 ayat (4). Melalui Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 450/21770. Di tetapkan SE ini menimbulkan permasalahan baru, khususnya dalam kehidupan beragama di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Berdasarkan permasalah tersebut maka, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kedudukan dan wewenang Pemerintah Aceh mengeluarkan SE Gubernur. Kedua, bagaimana kewenangan Pemerintah Aceh menetapkan SE di tinjauan menurut siyasah syar’iyah. Metode yang digunakan adalah metode library research dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SE Gubernur Nomor 450/21770 bersifat sifat beleids (kebijakan), sesuai dengan Pasal 1 butir ke 43 Permendagari Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas. Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap kewenangan Gubernur Aceh mengeluarkan SE merupakan langkah yang sudah tepat dalam mengambil kebijakan sebagaimana seorang Imam. SE yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh merupakan maslahah dalam menjamin dan melindungi agama. Kesimpulan penelitian ini adalah kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh merupakan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kewenangan untuk terciptanya keamanan dan kedamaian bagi masyarakat. Kemudian, dilihat dari aspek siyasah syar’iyah Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.