Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/Ki/2018/Ptun.Bna

Sengketa antara Zainudin melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh nomor perkara 2/K1/2018/PTUN.BNA terhadap objek sengketa putusan komisi informasi nomor 029/VII/KI-PS-A/2018, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, karena banyak nya putusan pengadilan tata usaha negara yan tidak dijalankan membuat masyarakat beranggapan bahwa pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan yang tidak memberikan kepastian hukum karena pada dasarnya pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selaku pencari keadilan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Negara Banda Aceh pada sengketa keterbukaan Informasi Publik nomor perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan putusan PTUN pada sengketa Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh hal ini dibuktikan dengan Kantor Pelayanan kekayaan dan lelang kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam persidangan tidak menjalankan kewajiban nya untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, hingga penggugat sudah mengajukan permohonan sampai kepada Gubernur untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan namun tergugat tetap tidak menjalankannya, dalam perkara ini proses pelaksanaan putusan hanya sampai pada tingkat Gubernur tidak sampai kepada Presiden. Jika dilihat dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila pejabat tata usaha negara tidak menjalankan putusan pengadilan akan dikenakan upaya paksa, namun sampai saat ini mekanisme upaya paksa belum diatur lebih jelas dalam peraturan perundang undangan sehingga sangat banyak ditemui putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan.