Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)

Cut Nur Jihan, 170106152 (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)] Text (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd))
Cut Nur Jihan, 170106152, FSH, IH, 0822769973815.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, tetapi perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan masih belum optimal, seperti tidak adanya rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan atas hak-hak korban yang dilaksanakan di wilayah hukum Aceh Barat Daya, karena faktanya korban tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini untuk menganalisis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam putusan nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bahan yang dipakai dari kepustakaan dan putusan hakim, UU sebagai dasar yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak, dan kewajiban tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan secara yuridis, dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapan unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Keterangan terdakwa, keterangan korban, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, secara non yuridis perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban pemerkosaan, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan, dan anak korban pemerkosaan mengalami gangguan psykis dan juga trauma. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban pemerkosaan didalam putusan majelis hakim, korban mendapatkan kopensasi dari negara Perlindungan yang masih kurang optimal karena korban juga membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk fasilitas kesehatan seperti layanan pemulihan traumatik, pemulihan fisik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Cut Nur Jihan
Date Deposited: 09 Dec 2022 02:38
Last Modified: 09 Dec 2022 02:38
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24570

Actions (login required)

View Item
View Item