Fungsi Legislasi dalam Pembuatan Qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Dengan demikian maka daerah melalui Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang diberlakukan pada masyarakat di daerah tersebut. Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan daerah disebut Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan qanun yang dilaksanakan dari Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yakni fungsi legislasi pembuatan Qanun dari periode 2019-2021 serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses fungsi legislasi pembuatan Qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan dimensi dan indikator Rancangan Qanun Eksekutif dan inisiatif DPRA, Penjelasan Qanun, Rapat Dengar Pendapat Umum hingga Persetujuan Qanun Prioritas, Pembahasan komisi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/provinsi, Kabupaten dan Kota. Terjadi penurunan pada produktivitas pengesahan qanun yang terhitung sejak 2019-2021 dimana pada tahun 2019 hanya 13 qanun disahkan dari 15 prolega, tahun 2020 hanya 6 disahkan dari 12 prolega diajukan, dan 2021 hanya 2 disahkan dari 12 prolega diajukan. Hal ini terjadi karena terhambatnya proses evaluasi serta pengkajian dari pihak eksekutif maupun legislatif seperti pembahasan rancangan qanun yang tidak sesuai dengan jadwal untuk dilaksanakan persidangan, kurangnya naskah akademik, serta belum mendapat fasilitasi dari Mendagri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi legislasi dalam pembuatan Qanun Aceh pada periode 2019 hingga 2021 masih belum optimal dalam menghasilkan rancangan qanun.