Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung Di Kabupaten Bener Meriah

Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui, meskipun demikian tidak berarti hutan dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Luas dan tingkat kekritisan lahan dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah yaitu 117,946.24 Ha, Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan perambahan, illegal loging, dan faktor alam sehingga dapat menyebabkan bencana ekologi, serta kepunahan masif dari berbagai spesies flora dan fauna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung, serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan pemerintah dalam mengelola ekologi hutan lindung yaitu melalui skema perhutanan sosial dengan menerapkan prinsip good governance diantaranya ialah partisipasi masyarakat, kemitraan pemerintah, transparansi, daya tanggap dan supremasi hukum serta komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup. Pengelolaan hutan lindung belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih maraknya kasus perambahan hutan, belum maksimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan lindung sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dikarenakan adanya tantangan yang harus di emban oleh pemerintah.