“Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang”

Pada awalnya konsep syariah umumnya di gunakan pada dunia perbankan. Namun dunia pariwisata tidak mau ketinggalan. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah dunia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Grand Launching Pariwisata Syariah pada tahun 2013. Salah satu provinsi yang melaksanakan wisata syariah ialah Provinsi Aceh Kota Sabang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan wisata syariah di Kota Sabang dan mengetahui persepsi wisatawan terhadap implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa cara yaitu bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Satpol PP dalam mengawasi pelaksanaan dan berjalannya wisata syariah. Kemudian melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Sabang terkait wisata syariah dan kewajiban menyediakan makanan halal. Selain itu pemerintah juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya wisata syariah. Dalam pelaksanaan wisata syariah wisatawan berpendapat bahwa masih sangat kurang pemahaman wisatawan dan masyarakat terkait wisata syariah seperti konsep yang digunakan tidak jelas dan terkesan kaku. Kemudian dari segi fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata syariah seperti ketersediaan toilet yang bersih dan nyaman di objek wisata pantai masih belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi penyebab implementasi wisata syariah di Kota Sabang tidak berjalan dengan baik karena sabang belum memiliki qanun yang mengatur tentang wisata syariah di Kota Sabang. Akibat tidak ada Qanun khusus Kota Sabang yang mengatur hal tersebut, maka pemerintah tidak mampu menjalankan pengawasan secara maksimal, profesional, fokus, dan terarah.