Hubungan Pemerintah Kampung Dan Petue Dalam Pembangunan Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus Kampung Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah)

Keberhasilan pembangunan suatu kampung tidak terlepas dari hubungan yang harmonis antara pemerintah kampung dan seluruh masyarakat. Berdasarkan Qanun nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung dapat diketahui bahwa ada dua unsur penting yang menyelenggarakan pemerintahan kampung yaitu pemerintah kampung dan petue. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Hubungan pemerintah kampung dan Petue dalam pembangunan di kampung Bener Lukup II dan menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan hubungan di kampung Bener Lukup II serta menjelaskan pandangan fiqh siyasah terhadap hubungan pemerintah kampung dan petue dalam pembangunan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researh) pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer melalui wawancara dan sekunder diperoleh dari Al-Aqur’an, perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Hubungan pemerintah kampung dan petue dalam menjalankan pembangunan di kampung Bener Lukup II secara umum belum optimal karena masih sering terjadi perbedaan pendapat di tahap perencanaan program pembangunan kampung. Sehingga masih ada program pembangunan yang belum terlaksanakan. Perspektif fiqh siyâsah pemerintah kampung dan petue Bener Lukup II telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep imâmah dan ahl al-hall wa al-‘aqd serta dalam menyelesaikan urusan pemerintahan menggunakan cara musyawarah.