Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas

Kabupaten Aceh Besar sudah memiliki regulasi yang kuat untuk menjamin hak sosial penyandang disabilitas dimana tercantum dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar dan berkontribusi pada lahirnya Qanun Pemerintah Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Mesjid Raya Aceh Besar dan hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi sosialisasi dan rapat rutin tim advokasi difabel Kabupaten Aceh Besar, kegiatan pelatihan keterampilan bagi kube (kelompok usaha bersama) difabel, kegiatan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas Kabupaten Aceh Besar, penyaluran bantuan alat bantu disabilitas. Kemudian ada beberapa yang menjadi penghambat Dinas Sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak disabilitas yaitu, minimnya dana yang didapat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas, banyaknya pemain (aktor) yang terlibat, terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, dan jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak.