Pembatalan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2020 Pada Masa Covid-19 ( Studi Perbandingan Daya Ikat Hukum Keputusan Menteri Agama Dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura)

Covid-19 menjadi penyebab dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 atas dasar tidak sempurnanya syarat istita’ah yaitu kesehatan dan keamanan perjalanan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 tahun 2020. Singapura melalui lembaga Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam Bab 3 Bahagian 32 tentang penangguhan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura serta daya ikat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Menteri Agama dan Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), sementara analisis datanya menggunakan komparatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka terdapat kesimpulan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Keputusan Menteri Agama termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah serta diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara fatwa Majelis Ugama Islam Singapura tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, meskipun secara lembaga berada di bawah Undang-Undang Administration of Muslim Law Act. Hal ini berdasarkan karena menurut hukum peran lembaga Majelis Ugama Islam Singapura berperan sebagai pemberi nasihat kepada Presiden terkait kegiatan komunitas muslim.