Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi

“Prostitusi” sudah banyak terjadi di Indonesia, begitu pula di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini telah menarik perhatian masyarakat. Hal ini terjadi karena aktivitas tersebut merupakan pelanggaran moral agama dan sosial, sehingga menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran penting dalam pemberantasan kegiatan prostitusi di Kota Banda Aceh. Hal ini tercantum pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan melihat strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban “prostitusi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya prostitusi yaitu faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, dan pelecehan seksual di masa lalu. Dengan demikian, strategi Satpol PP dan WH melakukan razia rutin setiap hari untuk mencegah dan menindaklanjuti pelaku kegiatan prostitusi. Namun, pemberantasan kegiatan prostitusi tersebut masih terdapat hambatan. Kekurangan sumber daya manusia pada Satpol PP dan WH, kekurangan tenaga ahli IT dan pelaku yang tidak jujur ketika diintrogasi menjadi hambatan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak memiliki strategi khusus yang diperuntukkan untuk penertiban prostitusi. Namun demikian, terdapat upaya lain dari pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang tetap melakukan razia, patroli dan sosialisasi dalam penertiban prostitusi.