Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman Di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Tugas Bea Cukai Mencakup tentang Kepabeanan, Cukai, Fasilitas, Audit, Hubungan Internasioal, Teknologi Informasi dan Penindakan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok luffman oleh Bea Cukai di Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok oleh Bea Cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pencegahan yang dilakukan Bea dan Cukai di kota Banda Aceh masih kurang efektif dalam pengawasan rokok luffman di kota Banda Aceh dikarenakan masih ditemukan beberapa hambatan dalam pengawasannya yaitu hambatan dari faktor masyarakat, faktor Sumber Daya Manusia dan faktor lokasi. Pencegahan yang dilakukan pemerintah Bea dan Cukai terhadap tindak pidana penyeludupan rokok luffman yang terjadi dikota Banda Aceh hukumnya dibenarkan atau sah, karna setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya apabila aturan pemerintah itu dibuat untuk kemashlahatan masyarakat banyak dan untuk kemashlahatan Negara.