Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)

Banyaknya kasus yang sering terjadi dilingkungan mahasiswa yang menggunakan kosmetik murah tetapi hasilnya sangat maksimal bahkan dalam 3 hari, seperti penggunaan produk citra siang malam, temulawak dan collagen. Ketiga produk tersebut sangat familiar dilingkungan mahasiswa dan tidak sedikit pula mahasiswa menggunakan produk tersebut dikarenakan harganya murah dan efeknya sudah dapat dirasakan dalam 3 hari, meskipun produk ini tidak ada sertifikat halal dan tidak ada BPOM, tetap saja banyak di buru oleh kalangan remaja. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 kurang efektif bagi masyarakat. Kedua, apa saja faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Banda Aceh. Ketiga, apakah ada sanksi terhadap penjualan produk non halal menurut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang meliputi; wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah, LPPOM MUI, Masyarakat, Produsen. Teknik analisis data menggunakan analisis Deskripsif Analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kurang efektif bagi masyarakat, belum tersosialisasikannya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut dan perlu kepengurusan sertifikasi kehalalan bagi pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkannya, tetapi faktanya masih banyak makanan dan produk kosmetik yang beredar dimasyarakat tanpa ada sertifikasi halal, terutama produk kecantikan. Faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 ini karena kurangnya perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi label halal pada produk diantaranya Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Gubernur itu nantinya akan membentuk tim terpadu yang bertugas untuk membantu MPU dalam melaksanakan sistem jaminan produk halal di Kota bnda Aceh. Sanksi berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 diantaranya adalah sanksi administratif dan sanksi pidana.