Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Subulussalam Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Samudera Sawit Nabati

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam adalah sebuah kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Biasanya pengawasan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawasan. Namun, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam tidak ada pejabat fungsional pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam dalam pengawasan terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengawasan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam terhadap limbah pabrik kelapa sawit PT. Samudera Sawit Nabati dilaksanakan secara berkala yaitu 6 bulan sekali. Pengawasan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan seperti pengawasan langsung ke lokasi pabrik, melakukan pertemuan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fasilitas, wawancara, pengambilan sampel limbah pabrik, pengambilan gambar, dokumentasi data dan pembuatan berita acara. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun biaya dalam pelaksanaan pengawasan. Kendala tersebut nampaknya juga disebabkan karena tidak ada pejabat fungsional pengawasan di sana.